Bandung Kaji PTM Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Kota Bandung sedang mengkaji pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Sebanyak 2.654 warga sekolah telah terjaring tes acak, 40 di antaranya positif virus corona.

Hingga ini Pemkot Bandung masih menerapkan PTM secara terbatas meski warga sekolah yang terpapar kasus Covid-19 terus bertambah.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung Asep Saeful Gufron menyebutkan, ke-40 orang terinfeksi Covid-19 sebagian besar adalah siswa.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung Asep Saeful Gufron menyebutkan, ke-40 orang terinfeksi Covid-19 sebagian besar adalah siswa.

Merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) pelaksanaan pembelajaran tatap muka masih diizinkan 50 persen.

“Sekarang lagi dikaji karena kan kita masih diberi ruang 50 persen PTM terbatas. Konfirmasi aktif di satuan pendidikan itu ada 40 orang sekarang,” kata Asep, Jumat (18/2).

Menurutnya, dari puluhan kasus positif tersebut perlu ada kajian lebih dalam untuk memastikan lokasi penularan virus.

“Ditelusuri lagi apakah terkonfirmasi aktif terjadi di luar atau di dalam sekolah. Bisa saja anak pulang sekolah ke mana kan, sekolah hanya mengawasinya (ketika) di lingkup sekolah,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi paparan virus yang lebih luas, Asep menyatakan pihaknya terus memantau lingkungan pendidikan. Pada tahap awal, satgas sudah memantau 60 satuan pendidikan di Kota Bandung

“Satuan pendidikan kita ajukan surveillance tahap dua, sementara kita masih bisa PTM terbatas 50 persen. Makanya ada empat kelompok belajar sekarang, karena kita lebih kepada mengedepankan prinsip kehati-hatian,” cetusnya.

PTM terbatas di Kota Bandung dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 330 satuan pendidikan dengan jumlah siswa yang mengikuti PTM sebanyak 50 persen dari kapasitas normal, dengan durasi jam belajar 4 hingga 6 jam.

Kelompok kedua terdiri dari 1.677 satuan pendidikan dengan kouta PTMT 25 persen hingga 50 persen. Sedangkan kelompok regulasi ketiga, kouta maksimal 25 persen saja dengan jumlah 632 satuan pendidikan.

“Kalau misalkan terus meningkat, kita kaji. Selain itu, kita juga beri ruang kepada orang tua kalau sekiranya orang tua tidak menghendaki anaknya untuk PTM itu akan difasilitasi, ada PJJ dan itu menjadi kewajiban,” tuturnya.

Related posts